Maumere, NTT – Kalau sebuah kapal sudah disebut sebagai barang bukti dalam perkara hukum, orang awam mungkin membayangkan kapal itu akan tetap berada di tempatnya sampai urusan hukumnya selesai.
Ibarat sepeda motor ditahan polisi, tentu pemiliknya tidak bisa datang sore-sore, menyalakan mesin, lalu berkata, “Pak, saya pinjam sebentar, mau pulang kampung.”
Tetapi kisah KM Sukron Ilahi GT 16 di Kabupaten Sikka justru membuat alis bisa naik sebelah.
Kapal yang sebelumnya diumumkan polisi sebagai salah satu barang bukti dalam pengungkapan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar pada 21 Mei 2026 itu kini sudah tidak terlihat lagi di Pelabuhan Wuring.
Kapalnya tidak tenggelam.
Tidak pula berubah menjadi kapal selam.
Menurut keterangan sejumlah nelayan yang ditemui media ini, kapal tersebut disebut telah berlayar meninggalkan Wuring sekitar dua pekan lalu.
Lalu pertanyaannya sederhana:
Kalau memang kapal itu berstatus barang bukti, bagaimana ceritanya ia bisa berlayar?
Ini seperti sandal yang dititipkan di depan rumah ibadah. Ketika keluar, sandalnya hilang. Bedanya, sandal bisa tertukar.
Kalau kapal GT 16, rasanya sulit tertukar dengan sandal jepit.
Saat perkara tersebut diungkap pada 21 Mei 2026, Satreskrim Polres Sikka menyatakan telah mengamankan sekitar 400 liter BBM subsidi jenis solar.
Selain solar, KM Sukron Ilahi GT 16 juga disebut sebagai barang bukti untuk kepentingan proses hukum.
Logika masyarakat tentu sederhana.
Kalau disebut barang bukti, berarti barang tersebut berada dalam pengawasan selama proses hukum berjalan.
Namun hampir dua bulan kemudian, perkara tersebut belum menunjukkan kepastian mengenai penetapan tersangka.
Yang lebih menarik, kapalnya malah lebih dulu “bergerak”.
Kasusnya seperti masih duduk di ruang tunggu, tetapi kapalnya sudah keburu berangkat.
Ardi, salah seorang yang telah diperiksa sebagai saksi, mengaku berada di atas kapal ketika operasi dilakukan.
Menurut keterangannya, setelah solar dan dokumen kapal diamankan penyidik, dirinya sempat meminta kepada pemilik kapal agar kapal tidak dibawa keluar dari Pelabuhan Wuring sampai proses hukum selesai.
Permintaan itu terdengar masuk akal.
Kalau urusan hukumnya belum selesai, kapalnya menunggu.
Seperti orang antre di bank: nomor antrean belum dipanggil, ya jangan pulang dulu.
Namun ketika Ardi kembali ke Pelabuhan Wuring pada awal Juli, pemandangan yang ditemukannya berbeda.
KM Sukron Ilahi sudah tidak ada.
“Saya kaget karena sebelumnya kapal diminta tetap berada di pelabuhan. Dokumen kapal juga dipegang penyidik, tetapi sekarang kapalnya sudah tidak ada,” ujar Ardi.
Ardi kemudian memperoleh informasi dari awak kapal lain bahwa kapal tersebut telah kembali ke Pulau Madu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, karena alasan keluarga pemilik kapal.
Kalau informasi tersebut benar, tentu muncul pertanyaan berikutnya:
Kapal itu berangkat atas izin siapa?
Barang Bukti Bukan Burung Merpati
Dalam perkara ini, publik tentu tidak boleh buru-buru menyimpulkan telah terjadi pelanggaran.
Status hukum kapal, mekanisme pengawasannya, apakah terdapat izin tertentu sehingga kapal dapat meninggalkan Wuring, dan apakah kapal tersebut masih secara resmi berstatus barang bukti harus terlebih dahulu dijelaskan oleh pihak berwenang.
Sebab barang bukti tentu bukan burung merpati.
Dilepas pagi, lalu berharap sore nanti pulang sendiri.
Apalagi yang dibicarakan adalah sebuah kapal.
Benda sebesar itu tentu tidak mungkin memasukkan dirinya sendiri ke Google Maps, mencari rute “Wuring–Pulau Madu”, lalu berlayar tanpa ada manusia yang mengoperasikannya.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar:
“Kapalnya ke mana?”
Tetapi juga:
“Apa status hukumnya ketika meninggalkan Wuring?”
Kasus Masih di Dermaga, Kapal Sudah Berlayar?
Hampir dua bulan setelah pengungkapan perkara, belum ada informasi resmi mengenai penetapan tersangka maupun kepastian perkembangan penanganan kasus tersebut.
Situasi ini membuat cerita KM Sukron Ilahi semakin menarik perhatian.
Ibarat pertandingan sepak bola, peluit sudah ditiup sejak 21 Mei.
Penonton sudah duduk.
Bola sudah diletakkan di tengah lapangan.
Tetapi hampir dua bulan kemudian, pertandingan belum jelas dimulai atau tidak.
Lucunya, bolanya malah sudah keluar stadion.
Dalam konteks perkara ini, tentu yang dimaksud bukan bola.
Tetapi kapal yang sebelumnya disebut sebagai barang bukti.
Publik Butuh Penjelasan, Bukan Tebak-Tebakan
Penanganan barang bukti merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum. Karena itu, kejelasan mengenai status KM Sukron Ilahi diperlukan agar tidak berkembang menjadi berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Jika kapal tersebut memang telah memperoleh izin untuk meninggalkan Pelabuhan Wuring, publik perlu mengetahui dasar dan mekanismenya.
Jika statusnya sudah bukan lagi barang bukti, hal itu juga perlu dijelaskan.
Sebaliknya, apabila kapal tersebut masih berstatus barang bukti, pertanyaan mengenai bagaimana kapal itu bisa meninggalkan lokasi tentu membutuhkan jawaban.
Sebab hukum seharusnya tidak menjadi permainan teka-teki:
“Coba tebak, kapal ada di mana?”
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari pihak Polres Sikka mengenai perkembangan perkara, status hukum KM Sukron Ilahi GT 16, serta alasan kapal tersebut sudah tidak lagi berada di Pelabuhan Wuring.
Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka.
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan cerita bahwa kapal bisa “menghilang”.
Masyarakat hanya membutuhkan jawaban sederhana:
Jika benar KM Sukron Ilahi sebelumnya diamankan sebagai barang bukti, siapa yang mengizinkannya berlayar meninggalkan Wuring—dan bagaimana status hukumnya sekarang?
✒️: Redaksi
