Oleh: Mateus Mas Belalawe, MT
Pemerhati Kebijakan Publik
Jika kita mau jujur, ukuran keberhasilan seorang Bupati bukan terletak pada indahnya pidato visi-misi, tapi pada seberapa patuh dan seberapa mampu OPD menerjemahkannya di lapangan.
Visi Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq periode 2025-2030 sudah sangat jelas: "Mewujudkan Lembata yang Maju, Lestari, dan Berdaya Saing". Visi itu dipecah menjadi enam misi, sembilan prioritas dan 20 program unggulan. Untuk tahun 2026, temanya pun sudah ditegaskan: "Penguatan Daerah Melalui Fondasi Transformasi Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Tata Kelola".
Di level operasional, visi itu diringkas menjadi satu bingkai yang membumi: Nelayan-Tani-Ternak (NTT). Bahkan targetnya dibuat sangat teknis: Mandiri Ayam Pedaging 2026, Mandiri Ayam Petelur, Bawang dan Sayur Umbi 2027, dan Mandiri Garam 2028. Ini bukan program langit. Ini program dapur.
Pertanyaannya: Sudahkah OPD bekerja dengan logika dapur rakyat itu?
3 Penyakit Lama OPD yang Masih Terlihat
Dari Rapat Konsolidasi Program 2026 yang dipimpin langsung Bupati, ada sinyal kegelisahan. Bupati harus menegaskan lagi agar OPD menyatukan visi, memprioritaskan potensi lokal pertanian, perikanan, peternakan dan menyetop proyek fisik tidak mendesak. Artinya apa? Artinya masih ada OPD yang jalan sendiri.
Saya melihat ada 3 penyakit yang harus diukur:
-
Asyik dengan Rencana, Lemah di Eksekusi Berbasis Potensi Lokal.
Bupati sudah dorong One Village One Product (OVOP) dan ketahanan pangan. Tapi coba cek, berapa Dinas yang programnya masih copy-paste tahun lalu? Pelatihan-pelatihan tanpa hilir. Bantuan bibit tanpa pendampingan pasar. Nelayan dapat bantuan fiber, tapi solar langka dan cold storage tidak jalan. -
Terjebak Seremonial, Bukan Outcome.
Rapat Evaluasi Program Prioritas 2025 dan Rencana Kerja 2026 dalam bingkai Nelayan-Tani-Ternak sudah digelar 17 Desember 2025. Bagus. Tapi masyarakat tidak butuh foto rapat di Aula. Masyarakat butuh angka: Berapa ton jagung lokal naik? Berapa persen stunting turun? Berapa PMI ilegal berkurang karena program PMI pasca-bayar dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang dijanjikan Bupati? -
Tidak Tahan Banting Saat Anggaran Dipangkas.
Kita tahu APBD 2026 Lembata terpangkas dan hanya cukup untuk gaji dan operasional dasar. Kondisi ini justru menjadi ujian paling jujur. OPD yang kinerjanya hanya diukur dari besarnya anggaran, akan lumpuh. OPD yang kinerjanya diukur dari inovasi, akan cari cara berkolaborasi dengan desa, Kementerian Desa, UMKM, Bappenas seperti arahan OVOP itu.
Lalu, Bagaimana Mengukur Kinerja OPD yang Adil? Jangan lagi pakai ukuran "kegiatan terlaksana 100%". Itu bohong administratif. Mari pakai 4 tolok ukur ini untuk menilai OPD terhadap Program Bupati:
A. Tolok Ukur Keselarasan (Alignment Score)
Setiap Renja OPD harus bisa menjawab: Kegiatan saya ini mendukung Program Unggulan nomor berapa? Mendukung Mandiri Ayam 2026 atau tidak? Jika Dinas Perhubungan misalnya, apakah perbaikan jalannya mendukung akses pendidikan dan akses jalan ke sentra tani seperti yang ditekankan Bupati? Jika tidak, coret.
B. Tolok Ukur Dampak, Bukan Serapan (Outcome, Not Output)
Dinas Pertanian jangan laporan "menyalurkan 10 ton bibit". Laporan harus: "Dari 10 ton bibit, berapa hektar yang panen, berapa pendapatan petani naik?". Dinas Kesehatan jangan laporan "sosialisasi HIV/AIDS". Laporan harus: "Berapa kasus baru turun? Berapa desa yang punya inovasi penanganan stunting" seperti yang Bupati minta.
C. Tolok Ukur Tata Kelola dan Keberanian Transparan Bupati sudah ingatkan penggunaan Dana Desa akan diawasi ketat 5 tahun melibatkan APIP dan Forkopimda. OPD yang baik adalah OPD yang berani membuka datanya. Berani punya dashboard publik: anggaran, progres, hambatan. Bukan menunggu diperiksa.
D. Tolok Ukur Kolaborasi
Visi pembangunan berkelanjutan Bupati selaras dengan pusat dan provinsi. OPD yang masih kerja silo, tidak pernah gandeng desa, tidak gandeng perguruan tinggi, tidak gandeng swasta, nilainya merah. Contoh baik justru program kuliah sambil kerja di UNAKI Semarang, itu contoh OPD yang mau jemput bola kolaborasi.
Penutup: Bupati Sudah Lari, OPD Jangan Jalan Santai. Bupati Kanis sudah menegaskan tahun 2026 harus menjadi momentum percepatan berbasis potensi lokal. Artinya ritmenya adalah lari.
Maka evaluasi OPD tidak bisa tahunan. Harus triwulanan, terbuka, dan ada konsekuensi. OPD yang capai target Mandiri Pangan diberi reward anggaran tambahan. OPD yang hanya habiskan anggaran tanpa dampak, harus dipangkas dan pejabatnya dievaluasi.
Lembata tidak kekurangan program. Lembata kekurangan OPD yang merasa memiliki program Bupati sebagai program pribadinya. Jika semua OPD masih menunggu perintah, maka visi "Maju, Lestari, Berdaya Saing" hanya akan menjadi spanduk indah di depan kantor bupati.
Sekarang bola ada di Sekda dan Inspektorat sebagai wasit. Beranikah mempublikasikan rapor kinerja OPD secara terbuka per triwulan?
Itu baru namanya perubahan.
