Kupang, NTT, 21 Agustus 2026 — Drs. Julius Uly, M.Si. dari Partai NasDem menegaskan bahwa penanganan bencana gempa di Flores harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, bencana merupakan sesuatu yang tidak pernah diduga, tetapi ketika terjadi harus dihadapi dan ditangani secara bersama-sama.
“Perhatian kita semua bahwa soal bencana ini kita tidak pernah menduga, tapi semuanya itu bisa. Kita terima. Dan itu menjadi satu hal yang harus kita bantu semuanya,” ujar Julius.
Ia mendorong agar seluruh program pemerintah, termasuk dalam perubahan anggaran, dapat diarahkan untuk membantu masyarakat terdampak gempa Flores.
“Kalau bisa, semua program termasuk di perubahan anggaran ini diarahkan untuk membantu bencana Flores. Itu perlu,” tegasnya.
Julius mengatakan, sejak awal sebenarnya telah ada perintah untuk melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap masyarakat terdampak. Pendataan tersebut penting agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran, terutama bagi warga yang mengalami dampak langsung.
“Daripada pendataan menyeluruh itu, ketika bantuan akan diberikan paling tidak mengenai sasaran bagi mereka yang terdampak, apalagi yang terdampak langsung. Yang terdampak langsung sudah menjadi perhatian. Apalagi yang terdampak langsung, itu harus betul-betul kena pada sasaran,” katanya.
Ia meminta seluruh posko dan pemerintah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap masyarakat terdampak di Flores.
Menurutnya, pemerintah nantinya dapat membuat klasifikasi berdasarkan tingkat dampak yang dialami masyarakat, baik kategori berat, sedang maupun ringan.
“Pasti akan lari ke sana. Tetapi yang terdampak atau yang kondisi emergensi seperti sekarang ini harus cepat ditangani dan semua harus mendapat bantuan,” ujarnya.
Terkait masa penanganan pascabencana selama 14 hari yang diberikan Gubernur NTT, Julius menilai waktu tersebut perlu dipertimbangkan kembali.
Menurutnya, perkembangan situasi gempa yang masih terjadi hingga saat ini menunjukkan bahwa kondisi bencana belum sepenuhnya berakhir.
“Kalau misalnya bencananya itu kemudian dinyatakan berhenti atau sudah selesai bencana, iya. Tapi kan ternyata sekarang ini masih ada goyang sampai sekarang,” katanya.
Ia menilai berdasarkan perkembangan bencana sejak awal hingga saat ini, masih adanya gempa-gempa susulan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan masa penanganan.
“Dari pertimbangan perkembangan bencana dari awal sampai sekarang masih ada bencana kecil-kecil, maka 14 hari itu menurut kami perlu untuk dipertimbangkan dan diperpanjang,” ujarnya.
Namun, Julius menegaskan bahwa fokus utama bukan semata-mata pada berapa lama masa tanggap darurat berlangsung, melainkan memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan bantuan.
“Kecuali seluruh komponen satuan tugas yang ada di sana sudah bekerja maksimal. Maksimal 14 hari menurut saya tidak cukup,” katanya.
“Sasaran kita bukan di 14 hari, tapi bagaimana mereka yang terdampak langsung atau yang terdampak itu segera mendapat bantuan. Itu dulu, segera harus dapat,” tegasnya.
Julius menyampaikan keprihatinan mendalam kepada masyarakat Flores yang menjadi korban gempa.
“Yang jelas kita dari Komisi sangat-sangat menyatakan ikut prihatin dan menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam,” ujarnya..
Ia mengatakan bencana merupakan sesuatu yang tidak diminta oleh masyarakat, tetapi ketika terjadi harus dihadapi dengan kewaspadaan dan kepedulian bersama.
“Sebagaimanapun bencana ini tidak semua orang memintanya. Tetapi faktanya itu terjadi. Sehingga kondisi ini harus kita betul-betul mewaspadai semua kondisi keadaan,” katanya.
Karena itu, perhatian terhadap masyarakat terdampak harus diberikan secara nyata.
“Terhadap saudara-saudara kita yang di sana, pada semua yang kita bisa memberikan perhatian, baik nyata atau perhatian omongan saja, itu harus kita curahkan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Fokusnya harus di sana,” tegas Julius.
Ia juga kembali mendorong agar perubahan anggaran pemerintah benar-benar diarahkan untuk mendukung penanganan bencana di Flores.
“Bahkan perubahan anggaran ini juga kalau bisa, pemerintah harus jelas anggaran itu ke sana,” katanya.
Terkait pengawasan bantuan yang datang dari berbagai daerah maupun masyarakat, Julius mengatakan diperlukan kerja sama antar-komisi serta koordinasi dengan pemerintah.
Menurutnya, bantuan yang masuk melalui pemerintah harus dilaporkan dan dikelola secara terkoordinasi karena pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur penanganan bantuan.
“Nanti ini tentu akan kerja sama antar-komisi. Kalau komisi ini kan sebagian, sebetulnya ini bagian daripada keserayaan Komisi V. Tapi karena ada pemerintahan di sana, saya kira bantuan-bantuan itu tetap melaporkan kepada pihak pemerintah,” jelasnya.
Julius menilai bantuan antardaerah sebaiknya dikelola melalui satu pintu agar distribusinya dapat lebih merata.
“Karena pemerintah yang bagaimanapun yang punya kewenangan untuk memanajekan seluruh bantuan ini,” ujarnya.
Menurutnya, bantuan langsung dari keluarga kepada keluarga masih dapat dilakukan. Namun, untuk bantuan antardaerah, koordinasi melalui satu pintu dinilai lebih efektif.
“Kalau bantuan keluarga kepada keluarga mungkin itu bisa. Tapi kalau antar-daerah itu lebih baik masuk pada satu pintu,” katanya.
Julius juga menilai pemberitaan media memiliki peran penting dalam memastikan penanganan bencana berjalan dengan baik.
“Yang bisa memang memeratakan penanganannya ini salah satunya adalah pemberitaan itu sendiri,” ujarnya.
✒️: kl
