Kupang, NTT — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) bagi peserta didik di wilayah terdampak gempa Flores tetap berjalan, meski harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, mengatakan keselamatan peserta didik dan guru menjadi prioritas utama selama masa tanggap darurat gempa Flores.
Hal tersebut disampaikan Ambrosius saat diwawancarai media ini, Selasa (1/9/2026), terkait keberlanjutan pendidikan di wilayah terdampak bencana.
Menurut Ambrosius, sejak gempa mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, pihaknya mengambil sejumlah kebijakan untuk memastikan hak peserta didik memperoleh pendidikan tetap terpenuhi.
“Sejak gempa mengguncang Flores, di hari pertama saya atas perintah Bapak Gubernur kemudian menilai kelanjutan dan kebijakan meliburkan semua sekolah,” ujar Ambrosius.
Namun, setelah fase awal tersebut, sekolah tidak lagi diarahkan untuk meliburkan seluruh kegiatan. Kepala sekolah diminta menyesuaikan proses pembelajaran dengan situasi dan kondisi masing-masing wilayah.
Ambrosius menjelaskan, sekolah yang memiliki fasilitas pendukung dapat melaksanakan pembelajaran secara daring.
Sementara sekolah yang tidak memiliki fasilitas memadai diarahkan menggunakan metode penugasan dari guru kepada siswa dengan pengawasan orang tua.
“Manakala didukung oleh fasilitas, dilakukan pembelajaran secara daring. Jika fasilitas tidak memadai, maka dilakukan pembelajaran dengan penugasan-penugasan oleh guru kepada siswa dengan pengawasan ketat dari orang tua,” jelasnya.
Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi darurat, mengingat aktivitas gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah Flores.
Memasuki fase berikutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT kemudian menerapkan kebijakan KBM terbatas.
Dalam kebijakan tersebut, peserta didik kelas 12 menjadi prioritas karena berkaitan dengan tahapan akhir pendidikan menengah.
KBM juga dibatasi dari sisi jumlah peserta didik maupun waktu pembelajaran.
Jika jumlah siswa cukup banyak, sekolah dapat menerapkan sistem shift agar tidak terjadi konsentrasi siswa dan guru dalam jumlah besar di satu tempat.
“Tidak perlu full satu hari, delapan jam dan lain sebagainya. Bisa diatur shift-shiftan, empat jam, ganti, empat jam, sehingga tidak terjadi konsentrasi siswa atau peserta yang terlalu banyak dan guru-guru terlalu banyak di satu tempat,” katanya.
Sedangkan peserta didik kelas 10 dan 11 tetap dapat mengikuti pembelajaran melalui sistem daring maupun penugasan hingga pemerintah mencabut masa tanggap darurat.
Berdasarkan data yang dihimpun Posko Pendukung Kluster Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, KBM terbatas telah mulai diterapkan di tujuh kabupaten di wilayah Flores.
Ambrosius mengatakan, langkah tersebut merupakan upaya pemerintah memastikan peserta didik tetap mendapatkan hak pendidikan meskipun berada dalam situasi bencana.
“Dalam masa sulit seperti darurat bencana ini pun kita pastikan bahwa peserta didik kita tetap belajar. Hak-haknya tetap kita penuhi dengan menyesuaikan pada situasi dan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan KBM terbatas juga tetap mempertimbangkan kondisi bangunan sekolah dan potensi gempa susulan.
Untuk sekolah yang bangunannya masih utuh, pembelajaran tetap dilakukan secara terbatas karena gempa masih terus terjadi.
“Kita tidak tahu seberapa kuat gempa yang akan terjadi kemudian,” ujarnya.
Karena itu, Ambrosius sejak awal melarang pelaksanaan pembelajaran secara normal di dalam ruang kelas selama kondisi masih dianggap berisiko.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT juga meminta sekolah mendokumentasikan pelaksanaan KBM terbatas sebagai bagian dari pelaporan.
Menurut Ambrosius, berdasarkan laporan yang dihimpun, hampir 70 persen sekolah telah melaksanakan KBM terbatas.
“Laporan kita sudah hampir 70 persen kemarin sekolah-sekolah melaksanakan KBM terbatas. Dokumentasi-dokumentasi kita minta untuk disampaikan bahwa betul terjadi KBM terbatas di sekolah-sekolah,” katanya.
Dokumentasi dan laporan tersebut kemudian dikumpulkan oleh posko pendidikan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pembelajaran di wilayah terdampak.
Gempa Flores juga berdampak terhadap satuan pendidikan menengah di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi NTT.
Ambrosius menyebut terdapat 184 satuan pendidikan yang mengalami kerusakan berdasarkan data yang dihimpun Posko Pendukung Kluster Pendidikan.
Jumlah tersebut terdiri atas:
- 116 SMA
- 63 SMK
- 5 SLB
Sekolah-sekolah tersebut tersebar di tujuh kabupaten terdampak.
Dari keseluruhan satuan pendidikan di wilayah Flores yang disebut mencapai 319 sekolah, sebanyak 184 sekolah telah dilaporkan mengalami kerusakan berdasarkan data lapangan yang dihimpun hingga saat ini.
Sementara Flores Timur dan Lembata disebut tidak termasuk dalam wilayah terdampak gempa dalam pendataan tersebut.
Selain keberlanjutan KBM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT juga memberikan perhatian terhadap sistem penilaian peserta didik dan hak-hak guru selama masa tanggap darurat.
Ambrosius menegaskan bahwa keselamatan menjadi prinsip utama.
Karena kondisi bencana merupakan situasi tidak normal, peserta didik tidak dapat sepenuhnya dinilai menggunakan indikator yang sama seperti dalam kondisi normal.
“Dalam situasi yang terbaik, dalam situasi yang diperbaiki. Prinsipnya di fase darurat itu keselamatan adalah hal yang utama,” katanya.
Untuk sejumlah kegiatan pendidikan, termasuk survei lingkungan belajar, pihaknya telah meminta penundaan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena NTT masih berada dalam kondisi force majeure akibat bencana.
Kebijakan juga diberikan berkaitan dengan pemenuhan hak guru, termasuk persyaratan tertentu dalam pemberian tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru di wilayah terdampak.
Untuk sekolah yang mengalami kerusakan dan membutuhkan fasilitas pembelajaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT saat ini tengah mengumpulkan data kebutuhan ruang kelas darurat.
Ambrosius mengatakan kebutuhan tersebut akan diajukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Kita sedang mengumpulkan data untuk mengajukan kebutuhan ruang kelas darurat,” ungkapnya.
Menurut dia, pemerintah pusat telah menunjukkan perhatian terhadap kondisi pendidikan di NTT sejak hari pertama bencana.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atas perhatian terhadap sektor pendidikan di wilayah terdampak.
“Kita menyiapkan data dan informasi sehubungan dengan sekolah-sekolah yang membutuhkan ruang kelas darurat,” katanya.
Besaran anggaran untuk pembangunan atau penyediaan ruang kelas darurat nantinya akan ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan kebutuhan dan data yang diajukan.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Provinsi NTT berharap peserta didik di wilayah terdampak tetap dapat mengikuti pembelajaran secara aman, meskipun kondisi sekolah belum sepenuhnya kembali normal.
Di tengah gempa susulan yang masih berlangsung, pendidikan di Flores tetap berjalan dengan satu prinsip utama: keselamatan peserta didik dan guru menjadi prioritas, sementara hak anak untuk belajar harus tetap dipenuhi.
✒️: kl
