Kupang, NTT— Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terjadi secara kebetulan. Kualitas kebijakan pemerintah, efektivitas birokrasi, produktivitas sumber daya manusia, dan kemampuan mengembangkan potensi lokal menjadi sejumlah faktor yang menentukan kemajuan ekonomi suatu daerah.
Alfred Zacharias menilai, ketika pertumbuhan ekonomi daerah berjalan lambat atau stagnan, persoalannya tidak selalu terletak pada keterbatasan sumber daya alam. Hambatan juga dapat muncul dari persoalan struktural, seperti pengelolaan anggaran yang kurang produktif, birokrasi yang berbelit-belit, rendahnya produktivitas, keterbatasan infrastruktur, hingga ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu.
Menurut Alfred, persoalan tersebut perlu diidentifikasi secara menyeluruh agar kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Ia membagi penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah ke dalam faktor internal dan eksternal. Untuk mengatasinya, Alfred menawarkan delapan langkah strategis, mulai dari reformasi birokrasi hingga penguatan kerja sama ekonomi antarwilayah.
Enam Persoalan Internal yang Menghambat Pertumbuhan
1. Kebijakan Fiskal Belum Optimal
Alfred menilai pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu faktor penting yang menentukan arah pertumbuhan ekonomi.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas belanja dan dampaknya terhadap produktivitas masyarakat.
Belanja pemerintah yang tidak tepat sasaran berisiko mengurangi ruang fiskal untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi.
Pemikiran ekonom John Maynard Keynes menempatkan kebijakan fiskal sebagai instrumen penting untuk memengaruhi permintaan agregat dan menjaga stabilitas ekonomi.
Dalam konteks daerah, pengelolaan APBD perlu memperhatikan kemampuan keuangan, prioritas pembangunan, serta manfaat setiap program bagi masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mengevaluasi belanja rutin dan memastikan program pembangunan memiliki target serta indikator keberhasilan yang terukur.
2. Produktivitas Masyarakat Masih Rendah
Persoalan berikutnya adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja dan pelaku usaha.
Alfred menilai keterbatasan teknologi, keterampilan, akses permodalan, dan efisiensi produksi dapat menyebabkan produk lokal sulit bersaing di pasar yang lebih luas.
Ekonom Michael P. Todaro banyak membahas hubungan antara pembangunan ekonomi, produktivitas, kualitas sumber daya manusia, dan perubahan struktural.
Daerah yang tidak mampu meningkatkan produktivitas berisiko terjebak dalam kegiatan ekonomi bernilai tambah rendah.
Karena itu, peningkatan produktivitas perlu dilakukan melalui penguasaan teknologi, pelatihan keterampilan, perbaikan metode produksi, serta perluasan akses pasar bagi pelaku usaha lokal.
3. Birokrasi dan Regulasi yang Berbelit-belit
Alfred menempatkan persoalan birokrasi sebagai salah satu hambatan penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Prosedur perizinan yang panjang, tumpang tindih aturan, ketidakpastian hukum, pungutan liar, dan praktik korupsi dapat meningkatkan biaya usaha serta mengurangi minat investasi.
Pemikiran Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku Why Nations Fail menekankan pentingnya institusi yang inklusif dalam mendukung kemakmuran ekonomi.
Sementara itu, konsep patologi birokrasi yang dibahas dalam kajian administrasi publik menyoroti berbagai penyimpangan dan disfungsi yang dapat menghambat efektivitas pelayanan pemerintahan.
Menurut Alfred, reformasi birokrasi harus diarahkan pada pelayanan yang sederhana, transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pemerintah daerah juga perlu memperkuat integritas aparatur, menegakkan sistem merit, serta memanfaatkan teknologi untuk mengurangi ruang terjadinya penyimpangan.
4. Infrastruktur dan Konektivitas Terbatas
Keterbatasan infrastruktur dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi barang.
Jalan yang rusak, transportasi yang tidak memadai, pasokan listrik yang tidak stabil, serta akses internet yang terbatas menjadi tantangan bagi pelaku usaha.
Bagi daerah kepulauan, persoalan konektivitas semakin penting karena jarak antarpulau dan keterbatasan transportasi dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok maupun biaya pemasaran produk lokal.
Alfred menilai pembangunan infrastruktur perlu diarahkan pada kebutuhan ekonomi yang nyata, termasuk akses menuju sentra pertanian, peternakan, perikanan, kawasan wisata, dan pusat perdagangan.
Dengan konektivitas yang lebih baik, produk lokal diharapkan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya distribusi yang lebih efisien.
5. Kualitas Sumber Daya Manusia Belum Sesuai Kebutuhan Pasar
Kualitas sumber daya manusia juga menentukan kemampuan daerah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia usaha dapat menyebabkan pengangguran sekaligus menyulitkan perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai.
Teori modal manusia atau human capital yang dikembangkan antara lain oleh Gary Becker menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai investasi untuk meningkatkan produktivitas.
Menurut Alfred, pendidikan vokasi perlu terhubung dengan kebutuhan pasar kerja. Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah kejuruan, perguruan tinggi, dan dunia usaha perlu membangun kerja sama dalam pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta pemagangan.
Selain keterampilan, kesehatan, pemenuhan gizi, dan akses pelayanan kesehatan yang memadai juga perlu diperhatikan karena memengaruhi produktivitas masyarakat.
6. Ketergantungan pada Satu Sektor Ekonomi
Ketergantungan pada satu sektor menjadi persoalan lain yang dapat membuat perekonomian daerah rentan terhadap perubahan.
Daerah yang terlalu mengandalkan satu komoditas, penjualan bahan mentah, atau pariwisata musiman akan menghadapi risiko ketika harga komoditas turun atau jumlah kunjungan wisatawan berkurang.
Alfred menilai diversifikasi ekonomi dan hilirisasi perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.
Hasil pertanian, peternakan, dan perikanan, misalnya, dapat diolah menjadi produk bernilai tambah sebelum dipasarkan. Sementara itu, sektor pariwisata dapat diperkuat melalui pengembangan budaya, ekonomi kreatif, kuliner, dan produk lokal.
Dengan cara tersebut, kegiatan ekonomi tidak hanya menghasilkan pendapatan dari penjualan bahan mentah, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru.
Selain persoalan internal, Alfred menyoroti tiga faktor eksternal yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
Pertama, ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik. Perubahan harga komoditas, kenaikan suku bunga, perang dagang, dan perubahan iklim dapat memengaruhi biaya produksi, perdagangan, serta investasi.
Daerah yang bergantung pada komoditas tertentu perlu memperkuat sektor ekonomi alternatif agar tidak terlalu rentan terhadap perubahan pasar global.
Kedua, lemahnya daya beli masyarakat. Ketika pendapatan rumah tangga menurun, konsumsi dapat melemah. Kondisi ini berpotensi menekan penjualan pelaku usaha, mengurangi produksi, dan menghambat penciptaan lapangan kerja.
Dalam teori ekonomi Keynesian, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen penting permintaan agregat. Karena itu, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga aktivitas ekonomi.
Ketiga, rendahnya investasi. Investor mempertimbangkan kepastian hukum, kemudahan berusaha, kualitas infrastruktur, dan konsistensi kebijakan sebelum menanamkan modal.
Pemikiran ekonom Douglass C. North menekankan peran institusi dan aturan dalam membentuk insentif ekonomi.
Alfred menilai pemerintah daerah perlu menciptakan iklim usaha yang memberikan kepastian, menyederhanakan prosedur, dan menjaga konsistensi kebijakan agar investasi dapat berkembang.
Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Alfred menawarkan delapan langkah yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan.
1. Melakukan Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi perlu diarahkan pada penyederhanaan prosedur, peningkatan integritas aparatur, dan perbaikan kualitas pelayanan publik.
Digitalisasi perizinan, pembayaran pajak dan retribusi, serta administrasi pemerintahan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Penerapan sistem merit juga penting agar penempatan aparatur didasarkan pada kompetensi dan kinerja, bukan kepentingan di luar profesionalitas.
Birokrasi yang efektif diharapkan dapat mengurangi biaya usaha, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun investor.
2. Melakukan Diversifikasi Ekonomi
Pemerintah daerah perlu mengembangkan lebih banyak sektor produktif, seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.
Diversifikasi dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Pemikiran Joseph Schumpeter mengenai inovasi menekankan bahwa pembaruan produk, metode produksi, dan pasar dapat menjadi penggerak perubahan ekonomi.
Karena itu, pemerintah daerah perlu membuka ruang bagi inovasi pelaku usaha, termasuk melalui pendampingan, akses pembiayaan, promosi produk, dan kemitraan dengan dunia usaha.
3. Meningkatkan Kualitas SDM Berbasis Kebutuhan Pasar
Pelatihan tenaga kerja perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri dan potensi ekonomi daerah.
BLK dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan perusahaan serta pelaku UMKM untuk menyusun kurikulum pelatihan yang relevan.
Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah peserta. Pemerintah juga perlu menilai tingkat penempatan kerja, peningkatan keterampilan, dan kemampuan peserta membangun usaha setelah mengikuti pelatihan.
4. Mengarahkan APBD pada Belanja Produktif
Alfred menekankan pentingnya pengeluaran pemerintah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Belanja infrastruktur ekonomi, pendidikan, kesehatan, peningkatan keterampilan, dan pemberdayaan usaha dapat menjadi prioritas sesuai kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.
Setiap program perlu memiliki target yang jelas dan dievaluasi berdasarkan hasilnya.
Usulan agar 70 persen APBD difokuskan pada belanja produktif perlu dikaji berdasarkan kondisi fiskal, kebutuhan pembangunan, dan ketentuan yang berlaku. Angka tersebut tidak dapat diberlakukan sebagai standar universal tanpa dasar perhitungan yang memadai.
Prinsip utamanya adalah memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.
5. Mempercepat Digitalisasi dan Mengembangkan Ekonomi Kreatif
Digitalisasi dapat membantu pemerintah meningkatkan pelayanan sekaligus memperluas kesempatan ekonomi.
Pemerintah daerah dapat mengembangkan layanan perizinan elektronik, pembayaran pajak dan retribusi secara nontunai, serta sistem informasi publik yang mudah diakses.
Pelaku UMKM juga perlu dibantu untuk memasarkan produk melalui perdagangan elektronik dan platform digital.
Sementara itu, anak muda dapat didorong mengembangkan usaha kreatif, seperti desain tenun, produk kerajinan, konten digital, aplikasi, dan promosi wisata.
Agar program ini berjalan efektif, pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan jaringan internet, literasi digital, dan akses teknologi bagi masyarakat di wilayah terpencil.
6. Mengoptimalkan Aset dan Potensi Lokal
Aset daerah dan potensi ekonomi lokal perlu dikelola secara profesional.
Badan usaha milik daerah (BUMD) perlu memiliki tata kelola yang baik, rencana bisnis yang realistis, serta indikator kinerja yang terukur agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan pelayanan publik.
Potensi desa dan kelurahan juga dapat dikembangkan melalui desa wisata yang mengangkat keunikan alam, rumah adat, budaya lokal, pacuan kuda, dan tradisi masyarakat.
Di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan hasil produksi.
Pengembangan tersebut perlu melibatkan masyarakat lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh pelaku usaha dan rumah tangga di daerah.
7. Memperluas Pembiayaan dan Mengoptimalkan PAD
Keterbatasan APBD menuntut pemerintah daerah mempertimbangkan sumber pembiayaan alternatif yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kemampuan keuangan daerah.
Kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU dapat dipertimbangkan untuk proyek infrastruktur yang layak secara ekonomi dan memberikan manfaat publik.
Obligasi daerah juga dapat menjadi alternatif pembiayaan sepanjang memenuhi persyaratan hukum, kapasitas fiskal, dan prosedur yang berlaku.
Di sisi pendapatan, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dapat dilakukan melalui pendataan objek pajak, perbaikan administrasi, digitalisasi pembayaran, dan pengawasan untuk mencegah kebocoran.
Peningkatan PAD perlu tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan daya saing dunia usaha.
8. Memperkuat Kolaborasi Antarwilayah
Kerja sama antarkabupaten dan antarkota dapat membantu mengatasi keterbatasan produksi serta distribusi barang.
Daerah yang memiliki surplus hasil pertanian, peternakan, atau perikanan dapat bekerja sama dengan daerah yang membutuhkan komoditas tersebut.
Kerja sama juga dapat dikembangkan melalui klaster ekonomi regional yang menghubungkan kegiatan produksi, pengolahan, perdagangan, dan pariwisata.
Bagi daerah kepulauan, kolaborasi antarwilayah dapat membantu memperkuat konektivitas logistik, menjaga pasokan kebutuhan pokok, dan memperluas pasar produk lokal.
Alfred Zacharias menekankan pentingnya melihat pertumbuhan ekonomi sebagai proses yang membutuhkan pembenahan menyeluruh.
Ketersediaan sumber daya alam dan anggaran tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila tidak didukung tata kelola yang baik, infrastruktur yang memadai, tenaga kerja produktif, dan iklim investasi yang sehat.
Karena itu, kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, perkembangan UMKM, penurunan kemiskinan, dan perbaikan pelayanan publik.
Pemerintah daerah juga perlu mengevaluasi kebijakan secara berkala agar program yang dijalankan benar-benar menjawab persoalan ekonomi setempat.
Pada akhirnya, tantangan pembangunan bukan sekadar meningkatkan penyerapan anggaran, melainkan memastikan bahwa anggaran dan kebijakan pemerintah mampu mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
Bagi Alfred Zacharias, pembenahan birokrasi, peningkatan kualitas belanja, penguatan sumber daya manusia, dan pengembangan potensi lokal merupakan bagian penting dari upaya mendorong ekonomi daerah agar tumbuh lebih produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
✒️: kl
